Tahta Untuk Rakyat

Tahta Untuk Rakyat

Wiwin Suwandi ;  Mahasiswa Pascasarjana FH Unhas,

Author negarahukum.com

Fajar Makassar, 03 September 2013

Saya memulai tulisan ini dengan mengajukan sebuah tesis untuk didiskusikan; demokrasi untuk rakyat, atau demokrasi untuk (bertakhtanya) oligarki. Jika definisi sederhana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka barangkali sudah saatnya kita mengucapkan “selamat tinggal” kepada demokrasi. Mengapa? karena peradaban demokrasi sudah runtuh. Digantikan oleh peradaban baru, “oligarki.” Kita mengaku sebagai negara demokrasi, namun yang berjalan adalah kleptokrasi. Kita merayakan demokrasi, namun yang bertakhta adalah oligarki.

Salah satu bias dari demokrasi adalah tumbuhnya oligarki elit. Demokrasi kita dibajak oleh oligarki. Oligarki-sebagaimana postulat Robert Michels-merupakan hukum besi disetiap bentuk organisasi. Dalam organisasi, secara alamiah kekuasaan akan jatuh ke tangan sejumlah kecil pimpinan, mendorongnya menjadi birokratis, dan terkadang konservatif. Kekuasaan oligarkis yang terbentuk dalam partai politik, akan terbawa kedalam pemerintahan, tidak peduli apakah partai tersebut berkuasa melalui pemilihan umum yang demokratis atau melalui jalur revolusi sekalipun.

Pilkada Makassar, Pertarungan Oligarki 
Sejak KPU Kota Makassar pada 22 Juli lalu menetapkan sepuluh pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar yang akan berlaga dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar pada 18 September mendatang, hiruk pikuk politik mulai terasa. Pilkada Makassar menjadi trend topic yang menghiasi setiap sudut kota Makassar. Beberapa komentar kunci mengemuka, soal siapa calon terkuat yang diprediksi memenangkan pertarungan.

Sekilas tampak mencengangkan, pemilihan calon walikota dan wakil walikota Makassar diikuti oleh sepuluh pasangan calon. Sebuah “prestasi demokrasi” yang patut dibanggakan. Tampak euforia, karena warga makassar disodorkan banyak figur yang bisa mereka seleksi dan pilih untuk mengawal mereka selama lima tahun kedepan. Terlepas dari track record setiap calon tersebut dimata warga Makassar.

Bagi warga Makassar, tidak ada yang asing dari kesepuluh figur pasangan calon tersebut. Beberapa diantaranya sudah dikenal luas melalui modal (kekayaan) dan dinasti politik yang dibangun sekian lama. Mereka bertarung menggunakan segala sumberdaya. Ada yang menggunakan jalur birokrasi, menjadikan kekayaan sebagai modal, dan ada trah politik ketokohan- yang “diwariskan” secara turun temurun-yang diandalkan, untuk memenangkan pertarungan memperebutkan“Kursi Makassar Satu.”

Meskipun demokrasi prosedural adalah cara terbaik dalam mengakomodasi penyaluran hak sipil-politik rakyat, namun demokrasi prosedural juga mengandung sejumlah kelemahan.

Dalam demokrasi prosedural, setiap indivividu (warga negara) berhak menggunakan hak pilihnya melalui aturan yang tersedia. Problem demokrasi prosedural muncul ketika menyangkut hak untuk dipilih. Meskipun peraturan perundang-undangan mengakomodasi hak sipil warga negara secara penuh, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk dipilih, tapi tetap saja, mereka yang memiliki kekuatan finansial dan popularitas ketokohan yang akan tampil. Disinilah batas “kebebasan” dari konsep demokrasi itu sendiri. Demokrasi prosedural tidak menyediakan panggung untuk rakyat jelata dan kalangan intelektual terpelajar, yang tidak memiliki modal cukup untuk ikut bertarung.

Dari sini, oligarki itu kemudian terbangun. Melalui partai, oligarki menentukan figur yang dipilih. Karena biaya politik yang mahal, penyaringan figur dilakukan dengan semata-mata pertimbangan finansial. Siapa memiliki modal lebih, maka oligarki menetapkannya sebagai calon yang akan diusung. Meskipun minus kompetensi dan kapasitas keilmuan. Kondisi ini menguatkan tesis Jefrey Winters, bahwa politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan (J.Winters; 2013).

Partai politik (Parpol) menjadi tokoh kunci dalam tesis oligarki ini. Peran partai sangat dominan dalam mempengaruhi proses demokrasi yang sedang berjalan. Baik buruknya peran partai, oligarki tumbuh dan berkembang juga tidak bisa dilepaskan dari peran partai.

Pemilukada, seperti halnya pemilukada Makassar, adalah wujud konkrit dari pertarungan para oligarki itu, dengan partai sebagai tokoh kuncinya. Dalam oligarki, rakyat tidak berkuasa dan berdaulat lagi, sebagaimana halnya dalam demokrasi. Mereka tereliminasi oleh praktik oligarki yang berjalan berkelindan diatas topeng demokrasi. Demokrasi menempatkan mereka hanya sebagai “sapi perah” pada saat pemilihan. Rakyat hanya melaksanakan kedaulatannya dalam sehari, pada saat pemilihan. Tapi setelah itu, kedaulatan beralih ketangan parpol dan oligarki yang berkuasa, hingga lima tahun kedepan.

Pertarungan elit oligarki lokal dalam pemilukada ini telah merongrong demokrasi, dan lebih jauh lagi, mengeliminasi kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh oligarki, segalanya diukur dalam kalkulasi untung-rugi. Tidak ada porsi untuk hak rakyat disitu. Yang ada bagaimana kekuasaan itu dimanfaatkan selama-lamanya dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka sendiri.

Pemerintahan oligarki sangat berbahaya dalam sistem demokrasi. Karena pemerintahan oligarki memicu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sangat masif. Hak dasar rakyat tidak tersalurkan dengan baik karena sumberdaya politik dan ekonomi hanya berputar di segelintir orang, mereka para oligarki (rulling oligarchy)

Takhta Untuk Rakyat
Prinsip dasar dari demokrasi adalah kekuasaan (kratos) ada ditangan rakyat (demos). Segala tindak tanduk penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pihak berdaulat yang hak-haknya harus dipenuhi sebagai prinsip pertanggungjawaban negara. Seluruh tatanan hukum, politik, ekonomi harus didasarkan pada kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kelompok atau orang perorang.

Dalam demokrasi, rakyat yang harus bertakhta. Meskipun konsekuensi pemilihan ala demokrasi prosedural menempatkan person sebagai subyek tertinggi, namun tetap rakyat yang harus “memimpin.” Rakyat memimpin dengan cara mengontrol pemerintahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kepentingan rakyat. Maka jangan biarkan demokrasi dikontrol oleh oligarki.

Kita sudah pernah lama berada dialam “jahiliyah” saat orde baru berkuasa. Rezim Orba adalah contoh bagaimana oligarki itu bertakhta diatas topeng “demokrasi pancasila” sebagai jargon Orba saat itu. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Maka tidak biasa dan tidak lain, dalam demokrasi, rakyatlah yang harus bertakhta.***