Konvensi Setengah Hati Partai Demokrat

Konvensi Setengah Hati Partai Demokrat

Arya Budi ; Manajer Riset PolTracking Institute

Koran Tempo

 

 

Tak bisa dipungkiri, wacana konvensi yang dibangun Partai Demokrat adalah sebuah strategi politik membangun atensi publik terhadap partai tersebut. Hal ini terjadi karena tiga slogan—bersih, cerdas, santun—yang dipromosikan SBY hampir tidak berlaku lagi bagi persepsi publik saat ini. Sulit bagi kita untuk percaya bahwa PD masih ‘tidak pada korupsi’, politik santun dan cerdas pun terasa kontradiktif melihat perseturuan dan komunikasi politik para politisi PD di media. Alhasil memang, konvensi adalah hal paling sederhana sekaligus solutif untuk memenuhi dua kebutuhan penting partai: simpati publik dan kandidat presiden penerus SBY.

Sayangnya, sekalipun politisi PD serempak mengatakan terbuka bagi siapapun (Koran TEMPO, 3 Juni 2013), mekanisme konvensi demokratis yang dibayangkan publik tetap berada di bawah kendali para oligarkh yang terlembaga dalam Majelis Tinggi (MT). Pada dasarnya, keputusan capres Partai Demokrat sesuai AD/ART (pasal 13, poin 5.a) hanya ditentukan oleh 9 orang Majelis Tinggi partai. Artinya, capres hasil konvensi—setelah melalui mekanisme penjaringan, pendaftaran, seleksi, kampanye, dan uji elektabilitias—tetap terletak pada preferensi elit melalui otoritas yang diberikan kepada 9 orang Majelis Tinggi partai. Kandidat yang lolos dalam konvensi PD akhirnya masuk dalam logika mandatoris elit partai. Konvensi PD menjadi semacam konvensi setengah hati.

Jika memang demikian, konvensi PD akhirnya serupa namun tak sama dengan konvensi Golkar pada 2003 silam yang akhirnya memenangkan Wiranto. Golkar (kepemimpinan Akbar Tandjung) dalam menyongsong pemilu presiden 2004, merealisasikan gagasan konvensi hanya dengan diikuti oleh elit partai politik di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan proporsi bobot suara yang berbeda. Hasilnya jelas, Wiranto yang menang konvensi kalah dalam Pemilu presiden, sementara Jusuf Kalla yang kalah konvensi dan kemudian maju cawapres dengan SBY akhirnya menang pada 2004. PD akan bernasib sama jika mekanisme ‘uji publik’ via survei hanya menjadi pertimbangan minor dan sekedar penggaet atensi publik. Karena capres pilihan partai hanya merefleksikan preferensi elit minus publik.

Apalagi jika kita melihat konstelasi PD post-Anas, maka konvensi adalah piranti paling strategis bagi SBY untuk menutup peluang kepentingan politik kelompok ‘non-SBY’, karena determinasi konvensi hanya terletak pada dua pendulum: publik dan MT di bawah kendali SBY. Di sisi lain, terjadi diaspora faksi pasca-Anas.
Namun, terlepas dari kritik mekanisme konvensi Partai Demokrat, kita harus jujur mengatakan bahwa konvensi dalam tataran ide adalah terobosan penting dalam roadmad konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah politik kepartaian di Indonesia, kelahiran partai dan dinamika kepartaian selanjutnya justru disebabkan oleh presiden terpilih. Presiden yang melahirkan dan menentukan gerak dinamika partai politik, bukan justru sebaliknya: Soekarno (PNI), Soeharto (Golkar), Gus Dur (PKB), Megawati (PDIP), dan SBY (PD). Padahal kelahiran partai adalah refleksi pembilahan sosial yang direpresentasikannya (Arendt Lijphart, 1969), sehingga jika mengikut gagasan konsosional demokrasi ala Lijphart tersebut maka presiden yang mengikuti ideology dan platform partai, bukan partai yang justru dibimbing presiden terpilih. Sejauh ini, tiket capres selalu otomatis dipegang oleh orang kuat (patron) partai sebagai investor terbesar partai baik karena genetik, logistik, maupun taktik.

Artinya, gagasan konvensi akan mengembalikan ide dasar ini. Karena struktur kekuasaan partai tidak lagi menggunakan legitimasi penuh ‘restu bapak’ atau ‘restu ibu’. Logika gagasan ini mirip seperti PDIP yang mulai membuka wacana pengusungan kandidat capres alternatif dari kalangan muda seperti Jokowi (Koran TEMPO, 29 Mei 2013). Hal ini mengubah logika kandidasi presiden selama ini: partai tak pernah melahirkan capres, tapi capres lah yang melahirkan dan merawat partai. Artinya, gagasan kandidasi non-patron menjadi mekanisme intra-party yang akan membalik pola kepemimpinan nasional dan logika politik kepartaian selama ini.
Selanjutnya, partai juga mempunyai kapasitas untuk melakukan injeksi ideologi, platform dan program melalui penguasaan kursi eksekutif, karena terjadi fatsun politik terhadap presiden terpilih dengan partai pengusungnya. Bukan seperti yang selama ini terjadi: nalar politik partai, slogan organisasi, dan kerja organisasi ditentukan oleh presiden dari partai.

Jika melihat korelasi konvensi dengan elektabilitas partai, konvensi akan menciptakan dua spektrum kemungkinan elektabiltias. Pertama, elektabilitas PD akan naik tak terlalu tinggi ketika konvensi hanya mempromosikan partai melalui pencakokan popularitas figur yang mengikuti konvensi. Kedua, elektabilitas PD akan naik signifikan jika konvensi adalah bentuk promosi program dan platform partai melalui pakta kesepakatan partai dengan calon peserta konvensi sebelumnya untuk membawa misi kepartaian.

Karena sejatinya secara teoritik berdasarkan pengalaman Amerika Serikat. Konvensi berfungsi untuk tiga hal: 1) memilih kandidat presiden yang paling kompatibel dengan partai dan publik, 2) mempromosikan program dan agenda partai sebagai institutional branding dalam tatanan sistem presidensial, dan 3) menjaga kohesi politik di internal partai melalui mekanisme yang menjadi kesepakatan elit partai.

Akhirnya, ada dua saran penting bagi PD. Pertama, preferensi elit melalui MT cukup terletak di awal saat melekukan seleksi terhadap calon peserta konvensi sehingga kandidat peserta konvensi adalah orang yang paling merfleksikan kepentingan PD. Artinya, secara kuantitas akan lebih baik tidak lebih dari tiga orang (dua atau tiga), baru setelahnya peserta terpilih melakukan kampanye konvensi dan berakhir dengan hasil pilihan publik tertinggi seperti 50+1 atau >30% tertinggi.

Kedua, jika tetap menggunakan mekanisme dengan MT diwakili tim independen partai berada di penjaringan awal dan MT di penentuan akhir, maka hasil survei harus dipublikasikan secara terbuka. Artinya, hasil survei atau poling publik akan berpotensi di tutup jika peraih tertinggi tidak sesuai dengan kepentingan elit partai (baca: SBY). Di titik ini, hasil preferensi publik harus dibuka kepada khalayak sehingga akan berfungsi ganda: 1) benar-benar menjadi bahan pertimbangan di MT, 2) menjadi bahan publik untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil survei atau pengukuran hasil preferensi publik lainnya dengan keputusan MT.