PTS (Non) Harapan
& Co-Owner negarahukum.com
Gorontalo Post, 27 Agustus 2013
Terkadang kita takut, banyak orang tidak bersekolah, namun yang lebih berbahaya dan perlu ditakuti adalah banyak orang salah bersekolah.
Mengawali tulisan ini, setelah penulis tidak hadir menulis dalam satu hingga dua pekan di kolom Persepsi Gorontalo Post. Tiba-tiba saya teringat dengan janji untuk menuliskan “keresahan” yang telah lama terpendam dari salah satu SMS yang dikirimkan oleh Basri Amin semenjak masih menggeluti profesi Dosen di Provinsi Gorontalo.
Alhamdulillah, dengan niat tulus tanpa ada tendensi, maksud apapun, apalagi motif dendam pada perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan waktu yang sedikit luang, hingga sekarang terbawa dalam benak saya, kenapa Basri Amin mengirimkan SMS sebagaimana yang dikutip pada awal tulisan ini.
Orang Tua, anak didik kita yang akan menjadi penerus bangsa, tunas muda harapan bangsa. Tentunya memiliki harapan, kelak agar anak-anak penerus zaman di negeri ini, menjadi tumpuan harapan bangsa, harapan kita bersama. Agar dalam memegang “tongkat estafet” tidak sia-sia. Berlaku culas dan menghalalkan segala cara, demi menduduki jabatan ke negaraaan dalam suprastruktur pemerintahan nantinya.
Toh, harapan itu perlahan membuat kita pesemis. Di saat PTS tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bukan lagi calon mahasiswa yang mencari kemana akan melabuhkan cita-citanya, dengan melanjutkan studi pada perguruan tinggi, di semua perguruan tinggi yang ada di negeri ini.
Para dosen bahkan ‘dipaksa” terjun lapangan, mengiklankan, beberapa keunggulan tiap fakultas, yang sudah hadir di PTS tersebut. Dengan sangat “pongahnya” ketika kita membuka iklan beberapa PTS di Koran. Tersentak kaget, bukan kepalang, alih-alih, hampir semua PTS menawarkan fasilitas yang mewah, serba lengkap di tiap-tiap fakultas yang mereka tawarkan. Ada disediakan fasilitas online tanpa batas, beroperasi hingga dua puluh empat jam, iming-iming ada beasiswa (walau di dalam nantinya untuk mengurusnya di buat menjadi rumit). Ada janji kuliah paling cepat, hingga hanya dapat menempuh batas studi 3 tahun dua bulan saja.
NONHARAPAN
Berbagai janji-janji yang dihadirkan beberapa PTS tersebut, juga tidak pernah dipermaslahkan, kalau realisasinya bertentangan dengan fakta di lapangan. Team akreditasi yang terjun untuk melakukan penilaian, lagi-lagi hanya melihat fasilitas gedung (mesjid/ mushallah, WC, poliklinik, ruangan dosen, apa sudah ada?), padahal semua fasilitas yang dilihat oleh team akreditasi pada saat turun lapangan. Ruangan itu hanya ada pada saat team turun. Semua bangunan, gedung, ruangan dipoles, dipercantik, disulap sehingga dengan sendirinya team akreditasi, sudah dapat mengakui, kalau fakultas tersebut misalnya sudah dapat diberi nilai A, B, atau C.
Pertanyaan sekarang, kenapa PTS terlalu “ngotot” mendapat akreditasi, seolah dipaksakan kalau tidak mampu ? Saya yang resah atas persoalan ini, bukan memandang PTS tidak layak, nonharapan untuk menjadi tempat bagi anak-anak yang baru lulus di SMA. Namun karena PTS “seolah” berburuh kekayaan dari jumlah pembayaran mahasiswa yang memilih PTS itu.
Boleh jadi, di sinilah mainstream yang dibangun selama ini. Sehingga tepatlah kalau anak-anak yang kemudian menjadi mahasiswa PTS adalah salah bersekolah. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagai amanat konstitusi, hanya menjadi fasih terucap di bibir. Tapi upaya komersialisasi hingga kapitalisasi pendidikan ternyata lebih dominan dari pada melahirkan calon-calon sarjana yang berkualitas.
PENYAKIT BAWAAN
Mari kita tengok, sudah merupakan rahasia umum, ada PTS yang menggratiskan mahasiswanya membayar SPP, jika berhasil menggoda beberapa orang lulusan SMA akhirnya masuk di PTS itu. Bahkan tidak main-main, dengan standar yang ditetapkan oleh pimpinan PTS jika berhasil “merekrut” ratusan hingga ribuan orang agar masuk di PTS, digadang-gadang dengan hadiah mobil mewah.
Pada intinya kita selalu mengeluhkan birokrasi, para pegawai disemua kementerian yang tidak provisional dalam bekerja, hingga beberapa kantor, kita menyaksikan mereka yang telah lulus menjadi PNS, hanya bermain domino, main game di hadapan computer ketika sedang hari kerja.
Padahal persoalan demikian, sudah menjadi penyakit bawaan. Kita tidak pernah sadar untuk membenahi pada persoalan “hulunya” praktis untuk persoalan “hilirnya” juga tidak akan selesai.
Tetap akan lahir birokrasi yang bermalas-malas, nonprofessional, nonharapan karena memang dari awal tidak pernah ditanamkan kulitas pada calon-calon pegawai keluaran perguruan tinggi.
Lebih ironis lagi, kalau niali mahasiswa di PTS dengan jalan yang muda, selalu dikompromikan. Nilai eror dengan modal ratusan ribuan rupian dalam amlop. Mahasiswa yang tidak pernah ikut kuliah, hanya ikut midtes dan final tiba-tiba di rapornya langsung berubah menjadi “A”. Kasus tersebut sudah cukup, sedari awal kita menganggap biasa praktik gratifikasi. Hingga pada akhirnya setelah mahasiswa ini menjadi pegawai negeri, segala berkas yang diurus dalam member pelayanan, juga dikenakan biaya tambahan.
Tidak sampai di situ, karena PTS seringkali memaksakan mahasiswanya lulus “sekejap” 100 % dalam waktu tiga tahun dua bulan. Mahasiswa yang tidak pernah diajar melakukan penelitian ditambah dosen yang direkrut oleh PTS adalah dosen “abal-abal”. Cukup sudah penderitaan mahasiswanya. Hingga pusing “tujuh keliling” menyelesaikan tugas akhir. Agar dapat menyandang gelar sarjana.
DI BELAKANG LAYAR
Terus siapa yang beraksi “di belakang layar” sehingga mahasiswa itu tetap sarjana berdasarkan target? Jawabannya, siapa lagi kalau bukan dosennya, tepatnya dosen pembimbingnya.
Sebuah fakta yeng “miris”dosen yang menyelesaikan tugas akhir mahasiswa, kemudian dia sendiri yang menjadi pembimbing, atau penguji. Pembimbing yang membimbing dirinya sendiri, penguji yang menguji dirinya sendiri. Sementara mahasiswa yang sedang “dibantai” tutup mulut, dia seribu bahasa, tidak tahu-menahu apa substansi skripsinya.
Ironisnya, mustahil pembimbing dapat mengerjakan skripsi dalam jumlah yang banyak dengan karya yang berkualitas pula. Maka jalan satu-satunya, sang pembimbing mencontek skripsi yang sudah jadi di perguruan tinggi lain. Melalaui proses foto copy skripsi di perpustakaan kampus-kampus lain. Atukah cukup men (searching) di goegle kumpulan skripsi, kemudian semua isi skripsi yang di peroleh melalui “online” dicopas habis.
Terlepas dari semua sengkarut yang terjadi di PTS. Kiranya PTS saat ini, wajib adanya mulai sekarang berbenah diri, tidak semata-mata mengedepankan jumlah (kuantitas) berapa pendaftar. Melainkan juga mengedepankan standar kualitas tenaga pengajarnya yang tidak direkrut asal-asal, karena alasan kekerabatan saja, namun calon dosennya memang bermutu, terampil mengajar, berkarya, dan mengaktualisasikan ide-idenya bagi mahasiswa. Atau kalau PTS tetap menjadi ajang komersialisasi kampus, tempat menumpuk modal sebanyak-banyaknya. Ada baiknya buat para orang tua, calon mahasiswa hati-hati memilih untuk kuliah di PTS, mana PTS yang layak untuk meneruskan cita-cita mereka. Karena nasib bangsa ini sudah merupakan keniscayaan ditentukan oleh generiasi muda yang tidak salah bersekolah.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar